Pencoretan di Buku Letter C Hilang Secara Misterius, Siapakah yang Bertanggungjawab dalam Sengketa Tanah Warga Madyopuro Vs Pemkot ???

Screenshot_20210814-075206_Office

Malang, Indonesian News

Ada fakta menarik di persidangan gugatan H. Agung Mustofa terhadap Pemerintah Kota Malang, dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Kelas 1.A Kota Malang, Selasa 10-8-2021. yakni dengan agenda saksi konfrontir antara mantan Lurah Madyopuro Tahun 1990-1995, Gatot Samedi dengan mantan sekertaris kelurahan tahun 1995 yakni Andarto, H. Agung melalui Dr. M. Khalid Ali, S.H, M.H, kuasa hukum nya, usai persidangan mengatakan bahwa persidangan kali ini adalah keterangan saksi tambahan dari mantan lurah Madyopuro dengan sekertaris kelurahan Madyopuro Tahun 1995. “Bahwa ini tidak terlepas dari proyek nasional saat itu. Dimana tanah-tanah Bekas Dai Nippon (BDN) disertifikatkan. Saat itu yang berperan adalah sekertaris kelurahan. diakui dalam persidangan bahwa Tahun 1995 -1996 tidak ada pencoretan Letter C ,atas nama Bu Chutobah. Lurahnya juga mengatakan tidak tahu ada pencoretan. namun di bukti surat Lurah ada pencoretan. harusnya Lurah tahu, siapa yang mencoret itu, pencoretan itu di atas tahun 1995, padahal pembelian Perumnas Tahun 1981. Jadi ada misteri siapa yang mencoret nama Bu Chutobah,” tegas Dr.M. Khalid Ali,SH,MH.
Sementara itu H. Agung Mustofa selaku Prinsipal langsung menambahkan bahwa pada Tahun 1995, sekertaris yang membikinkan atau menbuatkan surat hibah dari Bu Khotubah kepada dirinya. “Seklur membikinkan surat hibah dari ini saya ke saya. salah satunya tanah BDN ini. saat itu belum ada pencoretan, namun sekarang kok ada pencoretan. Perumnas sendiri katanya beli Tahun 1981-1982, kalau sudah ada pencoretan di Tahun 1981-1982, tidak mungkin Seklur(Sekertaris Kelurahan) membuatkan surat hibah kepada saya. Jadi coretan tersebut terjadi setelah Tahun 1996. Aneh kan??? Siapa yang mencoret. Kok tiba-tiba muncul coretan,” ungkap Agung Mustofa diberitakan sebelumnya, H Agung menceritakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya pemberian hibah dari Alm Hj Chutobah Tahun 1995. ” Sebelum Tahun 1980, orang tua saya memiliki hak sewa dari Kahar dan Kaserin. Pada Tahun 1980, tanah itu dijual bebas ke orang tua saya sistemnya ganti rugi. disaksikan Kahar dan Kaserin serta saudaranya Fatimah dan Siti, tanah itu sah milik orang tua saya hingga Tahun 1995 dihibahkan kepada saya. Banyak saksinya” ujar Agung.
Pada Tahun 2018, Agung mengajukan program Pengururusan Sertifikat. ”
Setelah diukur, ternyata kuotanya penuh jadi menunggu sistem antrian. Pada Tahun 2020, pas saya mau mengurus lagi kok tau-tau sudah menjadi tanah Pemerintah Kota Malang, akhirnya saya melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri Kelas 1.A Kota Malang, Menurut Pemkot tenah tersebut telah dijual ke Perumas. Kok bisa seperti itu, padahal surat aslinya masih berada di tangan saya. Kalau misalkan ada jual beli, surat asli kan ngikut ke pembeli. Tapi ini bukti surat masih ada di tangan saya,” ujar Agung Dr. M. Khalid Ali, S.H, M.H, kuasa hukum Agung Mustofa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah BDN (Bekas Dai Nippon). ” Tanah tersebut sebelum dijajah Jepang, adalah milik warga. Saat masa penjajahan Jepang, tanah tersebut dikuasai Jepang dan diginakan untuk lqndasan bandara Sundeng.
Setelah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, warga pemilik asal diperkenankan untuk menguasai kembali. Oleh karena itu di buku desa masih atas nama warga masing-masing. Karena pernah dikuasai penjajah makanya ada tanda yang berbeda di buku tanahnya, tanah BDN,’ ujar Khalid.
Menurut Khalid bahwa saksi dari Pemkot Malang menguntungkan pihaknya sebagai penggugat. “Tadi saksinya Endik Sampurno, warga asli Madyopuro. Dia.mengatakan bahwa tanah itu adalah tanah BDN. Mengatakan bahwa bahwa kakek dan orang tua klien kami memiliki banyak sawah. Jadi klien kami bukan asal mengklaim. Tanah tersebut adalah miliknya,” ujar Khalid.
Sementara itu Kepala bagian hukum Pemkot Mang Tabrani SH saat dikonfirmasi Memontum.com mengatakan bahwa tanah itu sudah dijual ke Perumnas. ” Melihat gugatannya, penggugat menyebut bahwa tanah milik nya dia, dari orang tuanya. Padahal menurut saya di data buku Letter C, tanah itu telah dijual ke Perumnas,” ujar Tabrani,dan sampai berita ini ditulis oleh Media ini sidang selanjutnya adalah kesimpulan dari masing-masing pihak akan menyerahkan melalui E-Cort. (dwi)